Dituding Suap, Ahok Sebut Fitnah

RNews - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah keras tuduhan dari DPRD DKI yang menyebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencoba menyogok legislatif dengan pos penganggaran sebesar Rp12,3 triliun di APBD DKI 2015.

"Fitnah dari mana itu?" ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat dikonfirmasi oleh wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 10 Februari 2015.

Ahok menganggap hal tersebut merupakan tuduhan balasan. Beberapa waktu yang lalu, ia juga sempat membeberkan keberadaan pengajuan anggaran siluman yang mencapai Rp8,8 triliun di APBD DKI tahun 2015, yang menurut dia, akan dimasukkan ke dalam anggaran Bappeda DKI, oleh oknum DPRD DKI.

"Biarin sajalah, kepalang tanggung, bilangin, saya ini Gubernur DKI tanpa partai! Dari mana dasarnya kita suruh dia isi seperti itu," ujar Ahok.

Pemprov DKI, kata Ahok, telah menggunakan sistem penganggaran elektronik atau e-budgetting untuk menyusun APBD DKI tahun 2015. Dengan sistem itu, Ahok mengklaim, dia bisa mengawasi proses penganggaran itu secara langsung, sehingga tidak mungkin meloloskan anggaran siluman yang dinilainya merupakan suatu bentuk inefisiensi seperti penganggaran honorarium kegiatan untuk PNS DKI yang nilainya mencapai Rp2,3 triliun pada APBD DKI 2014.

"Bagi saya sederhana saja, dengan e-budgetting itu saya bisa lock, kamu beli apa saja bisa saya lock. Makanya saya enggak mau nuduh, yang jelas bagi saya kita enggak mau mundur soal e-budgetting," kata Ahok.

Yang jelas, kata dia, bila dibandingkan dengan DPRD yang hanya menuduh Pemprov DKI memberikan anggaran sogokan tanpa memberikan bukti, ia memiliki berkas nyata yang memperlihatkan bahwa oknum DPRD DKI menitipkan anggaran yang disebutnya sebagai anggaran "visi misi" dalam pos anggaran Bappeda DKI di APBD DKI tahun 2015.

"Saya pernah nulis 'Nenek lo!' di berkas yang diajukan. Saya coret itu anggaran Rp8,8 triliun. Itu dikirim ke kita kok. Saya punya berkasnya," ujar Ahok.

Ia pun mengaku tidak peduli bila dia kini kembali berseteru dengan DPRD DKI soal tuduh menuduh titipan pos anggaran di APBD DKI 2015 ini.

Tudingan DPRD

Sebelumnya, pucuk pimpinan eksekutif dan legislatif di DKI juga sempat berseteru soal mekanisme dan legalitas pengangkatan Ahok, yang pada saat itu sedang menduduki jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, untuk naik menjadi Gubernur.

"Saya bilang 1.000 musuh ditambah 1.000 musuh lagi sama! Bagi saya sama saja. Kalau saya sudah nanggung. Saya juga sudah kesal dengan cara main seperti itu," ujar Ahok.

Isu sogokan yang dilakukan oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI, pertama kali mengemuka dalam pemaparan yang dilakukan oleh salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bestari Barus dalam konferensi pers yang dilakukan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 9 Februari 2015 kemarin.

Bestari menyebut anggaran itu ditawarkan agar DPRD DKI tidak mengutak-atik lagi rancangan APBD yang telah diajukan oleh Pemprov. Sogokan itu, kata Bestari, berbentuk pos penganggaran di APBD yang nilainya mencapai Rp12 triliun.

"Rp12 triliun itu untuk beli tanah, pembebasan lahan, pembelian eskavator dan lain-lain, sisanya kami disuruh isi sendiri," kata Bestari kemarin.