Istri dan Adik Ahok Rapat di Ruang Pemprov DKI Bahas CSR? Bagi-bagi Proyek!

RNews - Ternyata di balik beredarnya foto Keluarga Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, Isteri Veronica Tan dan Adik Harry Basuki banyak cerita bisik-bisik yang muncul. Menanggapi beredarnya foto tersebut, sumber Fastnews PNS di sebuah dinas mengatakan, gambar itu sudah memberikan banyak informasi tentang kiprah keluarga Ahok di Pemprov DKI Jakarta.

Cerita kurang sedap bagi klan Ahok ini, satu di antaranya adalah soal pengelolaan CRS perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Namun, cerita ini berbeda dengan CSR yang dikelola Ahok Center yang pernah terungkap beberapa waktu lalu.

Disebutkan oleh sumber tersebut, CSR ini "diminta" dari perusahaan properti yang ada di ibukota. Proyek pendukung bangunan kelompok pejabat inilah yang mengerjakan. "Selain pembangunan fasos-fasum yang ada di gambar teknik sebagai syarat perijinan bisa 'diambil' untuk dikerjakan, pemilik properti yang memiinta ijin mulai dari IMB hingga ijin operasi juga 'dipaksa' memberi CSR berupa pembangunan jalan lingkungan, lampu-lampu jalan yang juga dikerjakan oleh 'keluarga' atau kelompoknya," ujar sumber di dinas teknis DKI Jakarta, akhir pekan ini.

Memang kesannya tidak ada yang dilanggar. "Tapi kalau dia bukan dari kelompok atau keluarga Gubernur atau Wakil Gubernur, apakah perusahaan pemilik properti di Jakarta yang harganya mahal itu akan memberikan pekerjaan itu mereka," tandasnya sembari menyebut sebuah pusat hunian terpadu di daerah Jakarta Barat.

Berbeda dengan sumber tersebut, Ekonom Faisal Basri pernah menyoal tentang CSR kelompok Ahok ini. "Ini korupsi namanya. Itu kan namanya memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan partai, kelompok, dan lain-lain," ungkapnya.

Faisal mengingatkan agar CSR dikembalikan ke dalam koridor sesungguhnya. "CSR itu tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kalau perusahaan ke negara kan pajak. Perusahaan itu sekecil apapun merugikan masyarakat," terangnya.

Faisal memisalkan televisi, mengiklankan konsumerisme rokok hingga akhirnya rakyat gandrung rokok. Akibat, semua ditanggung rakyat. "Makanya itu harus dibayar perusahaan. Tekstil kan ada polusi, mobil kan ada polusi. Kan ada ongkos bagi rakyat yang menanggungnya, ada semacam tanggung jawab perusahaan. Jadi Jangan dinodai intervensi penguasa ke dalam mekanisme penyaluran CSR," ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, diketahui jika Ahok Center menjadi mintra dengan sejumlah perusahaan yang memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) ke Pemprov DKI Jakarta.

Ahok Center yang menjadi mitra dengan sejumlah perusahaan , mengelola CSR dari perusahaan-perusahaan itu, khususnya yang diberikan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov.(Pulung-03)