CSIS - Jokowi - Ahok Mewujudkan Kedaulatan Cina Di Indonesia

RNews  -  Peran sentral CSIS sebagai otak dan dalang dari rencana mewujudkan hegemoni komunitas etnis cina Indonesia di segala bidang melalui agen mereka Jokowi - Ahok kini sudah menjadi sorotan sebagian rakyat Indonesia. Sudah terlambat namun bukan berarti tidak bermanfaat.

Center For Strategic and International Studies (CSIS) dikenal sebagai lembaga pemikir, perancang dan pengarah rezim Orde Baru. Dirikan di Indonesia pada 1971 oleh Pastur Peter Beek, seorang agen CIA terutama bertujuan untuk mencegah terwujudnya masyarakat pribumi dan Islam Indonesia yang maju, cerdas dan sejahtera. 

Selama CSIS berdiri, lembaga ini mampu masuk ke pusat inti kekuasaan melalui Ali Moertopo, Sudjono Hoemardani, Benny Murdani dan tokoh-tokoh lingkaran dalam Presiden Suharto.

CSIS Menipu Soeharto

Dari tahun 1971-1990, CSIS berhasil memperdaya Suharto sehingga kelompok etnis Cina,  elit Katolik dan Kejawen menjadi pihak paling diuntungkan pemerintahan Orba, dengan penguasaan dan pengendalian sumber daya ekonomi, politik, militer dan seterusnya. 

Peran sentral CSIS melakukan marginalisasi (pemiskinan pribumi dan umat Islam Indonesia) dan mewujudkan hegemoni etnis cina di Indonesia, terus berlangsung hingga tahun 1990. 

Baru pada tahun 1990 terjadi terjadi perubahan besar karena timbulnya kesadaran Presiden Suharto bahwa selama dua puluh tahun ia hanya dimanfaatkan dan ditunggangi CSIS (kelompok cina dan katolik) dalam rangka meraih tujuan mereka. Suharto mengubah kebijakan arah dan orientasi politiknya, dengan mulai fokus memajukan dan sejahterakan pribumi. Sayangnya, usaha Soeharto itu terlambat karena etnis cina sudah terlanjur berkuasa dengan pengusahaan ekonomi dan sumber daya lainnya.

Sejak 1990 kejayaan CSIS sebagai penjamin kekuasaan cina dan elit katolik Indonesia memudar, dan mulai digantikan perannya oleh CIDES  (Center for Information and Development Studies) yang berdiri pada 25 Januari 1993 oleh para intelektual yang gelisah terhadap situasi politik yang kurang demokratis pada saat itu, di mana kebebasan berpolitik, penguasaan dan pengendalian ekonomi oleh kaum pribumi masih sangat terbatas. 

CSIS dan Migrasi Besar-besaran Etnis Cina ke Indonesia 

CSIS juga dituding terlibat dalam peningkatan jumlah penduduk cina di Indonesia. Dari penelitian CSI (Center For Study dan Information) pada Juli - Agustus 2014 lalu, ditemukan peningkatan jumlah warga negara etnis cina di Indonesia, yang sungguh tidak masuk akal dan diragukan legalitasnya sebagai warga negara.

Fakta menarik diperoleh dari studi CSI mengenai jumlah penduduk Indonesia etnis cina dan pertumbuhannya. Pada sensus penduduk tahun 1961, jumlah rakyat Indonesia etnis cina sekitar 1,6 juta jiwa dari total penduduk 97,1 juta jiwa atau 1,65%. Pada sensus penduduk 1980, jumlah penduduk etnis cina sebanyak 2,8 juta jiwa dari total 147 juta jiwa atau 1,9%

Perubahan signifikan mulai ditunjukan oleh sensus 1990, jumlah penduduk cina Indonesia sebanyak 4,2 juta jiwa dari total 178 juta penduduk Indonesia atau 2,3%. Sensus penduduk pada tahun 2000, jumlah etnis cina Indonesia sekitar 7,7 juta jiwa dari total rakyat Indonesia 205 juta atau 3,6%. 

Anehnya, ketika sensus penduduk tahun 2010 dilakukan, jumlah etnis cina Indonesia tercatat turun drastis 1,2% dari 237 juta jiwa atau hanya 2,9 juta jiwa. Anomali ini menyebabkan BPS melakukan verifikasi ulang terhadap hasil sensus 2010 khusus terhadap etnis cina. Hasilnya, etnis cina Indonesia ternyata berjumlah 4,1% atau 9,7 juta jiwa !

Penyebab kesalahan pencatatan hasil sensus terhadap jumlah suku cina dikarenakan etnis cina Indonesia umumnya tidak menyebut suku cina atau tionghoa sebagai asal suku/etnisnya. Mereka mengaku sebagai etnis Jawa, Melayu, Makassar dan lain-lain, sehingga tidak diperoleh data akurat pada hasil sensus pertama sebelum veriikasi. 

Lonjakan jumlah etnis cina setiap tahun semakin meningkat tajam. Bahkan pada tahun 2014, diprediksi jumlah etnis cina di Indonesia melebih 13 juta jiwa atau 5% dari 252 juta jiwa. 

Fenomena lonjakan drastis etnis cina di Indonesia sejak tahun 2010 sangat dirasakan melalui kehadiran begitu banyak warga masyarakat Indonesia etnis cina yang ditemukan tidak dapat berbahasa Indonesia, namun mereka memiliki KTP Indonesia, tinggal dan berusaha di Indonesia. Mereka ini banyak dijumpai di kota-kota seperti Jakarta, Tangerang dan sebagian besar kota / kabupaten di Banten, Medan, Pontianak, Bandung dan Surabaya. 

Fakta kehadiran banyak warga cina yang diragukan keabsahannya sebagai warga negara Indonesia di kota Jakarta misalnya, terungkap saat pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu, di mana jumlah ditemukan sebanyak 277 ribu pemilih etnis cina yang ikut memberikan hak pilihnya dengan KTP non Jakarta tetapi dilengkapi form A5. 

Selain CSIS dituding sebagai otak pelaku peningkatan imigran gelap etnis cina ke Indonesia, kelompok James Riady dan Tahir (keduanya agen pemerintah RRC) dan China Connection juga ditenggarai sebagai otak dari 'invasi jutaan etnis cina' ke Indonesia. Mengenai maksud dan tujuan dari migrasi besar-besaran, terencana, sistematis dan kontinu etnis cina ke Indonesia, dipastikan terkait dengan rencana besar elit cina Indonesia dan atau pemerintah RRC untuk mewujudkan hegemoni kekuasaan etnis cina di Indonesia : politik, ekonomi dan sosial budaya.

Kemenangan capres Jokowi dalam pemilu presiden 9 Juli 2014 lalu, meski diwarnai aneka modus kecurangan, telah memberikan kemenangan besar CSIS, para etnis cina Indonesia, seluruh kader komunis (PKI) dan pemerintah RRC. 

Hanya tinggal menunggu selangkah lagi, hegemoni etnis cina Indonesia di seluruh sektor kehidupan akan terwujud, yang mana faktor dominan dari keberhasilan cita-cita ini terletak pada pundak Jokowi-Ahok sebagai proxy dan agen mereka.

(AMP / Fahmi )