Jika Jadi Presiden, Mampukah Jokowi Tuntaskan Kasus BCA

RealitasNews - Capres Joko Widodo yang terlanjur dibangun persepsinya melalui media massa sebagai orang baik dan pro-rakyat, bisakah menyetop aliran pembayaran bunga Obligasi Rekap yang jelas-jelas sudah menyengsarakan rakyat ini ?

Bisakah Jokowi yang diusung oleh Megawati melalui PDIP untuk menjadi capres ini, menyetop kebijakan pembayaran bunga obligasi bank rekap oleh APBN rata-rata Rp60 triliun atau total sudah Rp600 triliun dalam 10 tahun terakhir. Kepada Bank BCA saja sudah Rp60 triliun dalam 10 tahun terakhir atau sekitar Rp6 triliun per tahun (sesuai suku bunga SUN di pasar).

Beban hutang pengusaha perbankan yang kini menjadi beban rakyat itu bakal mencapai Rp3000 triliun pada 2033 jika kebijakan tersebut tidak segera distop. Ini bukan hanya beban rakyat kekinian, tapi juga bagi rakyat anak-cucu kita kelak.
HM Sasmito Hadinegoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, pada satu diskusi yang digelar Kadin Jatim di Surabaya, Kamis (26/6)  mengatakan, meneruskan pembayaran bunga obligasi rekap dari APBN sebesar Rp60 triliun per tahun bukan saja tidak adil, tapi merupakan kejahatan sistematis yang sudah berlangsung sejak 10 tahun.

Pembayaran obligasi bank rekap dari APBN, katanya, merupakan mega-skandal keuangan negara, dan harus dihentikan segera karena sudah melemahkan anggaran sektor yang lain, khususnya pengurangan subsidi BBM.

“Tapi mungkinkah kebijakan itu bisa dihentikan jika Presiden terpilih, misalnya,  Jokowi. Mengingat Megawati selaku Presiden RI saat itu yang banyak memberikan pengampunan kepada konglomerat pemilik bank bermasalah. Megawati – lah yang menunjuk Jokowi jadi capres, dan Megawati lah yang menjadi Presiden saat pengampunan kepada para obligor diberikan,” tegas Sasmito yang dikenal dengan sebutan HMS ini.

Menurut Sasmito, Megawati menyetujui kebijakan tersebut tanpa menimbang beban di masa mendatang, dan terbukti hingga kini terus menjadi beban rakyat. “Beban negara itu beban rakyat. Dan beban ini akan terus bertambah hingga anak-cucu kita kelak," tegas Sasmito.

Jika pola kepemimpinan seperti ini terulang melalui capres yang diusung Megawati, kata Sasmito, maka bisa dipastikan kebijakan membayar bunga obligasi rekap dari APBN akan terus berlanjut. “Padahal pemilik bank itu sudah untung triliunan rupiah, tapi masih saja disubsidi dari bunga obligasi rekap yang bersumber dari uang pajak rakyat,” kata HMS.

Bank BCA, misalnya, sudah sangat sehat dan untungnya sudah belasan triliun rupiah, tapi masih disubsidi melalui bunga obligasi bernilai triliunan rupiah. “Ini sangat tidak adil. Rakyat yang membayar pajak tapi dananya untuk bayarin mereka yang kaya-kaya," kata Sasmito.

Menurut dia, andai pembayaran bunga obligasi rekap dihentikan, maka pada Bank BCA misalnya, tidak akan berpengaruh negatif, karena CAR bank milik PT Djarum itu sudah sangat ideal dan labanya sudah Rp14,3 triliun.

Sasmito mengingatkan hadirin peserta diskusi, bahwa pada Pilpres 2014 hendaknya tidak salah memilih Presiden RI. "Ini momentum untuk menentukan masa depan bangsa. Jangan pilih capres yang masih berpotensi diatur – atur oleh partai, sebab saat partai itu berkuasa terbukti meninggalkan banyak masalah, khususnya obligasi bank rekap yang hingga kini tetap menjadi beban rakyat melalui APBN," katanya.

Menurut Sasmito, penghasilan negara saat ini 70-80% berasal dari pajak rakyat. Sedangkan sisanya dari penghasilan BUMN. "Kenapa uang rakyat ini tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat saja. Bukan untuk penguatan bank yang sudah sehat. Uang pajak untuk menyantuni Bank BCA milik orang kaya, ini sudah tidak waras,” kata HMS.