Angkasa Pura I Mengajukan PMN Disaat Dirutnya Tommy Soetomo Jadi TSK

RNews - Executive Director & CEO IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menyatakan, BUMN seyogyanya tidak memerlukan dukungan permodalan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja bisnisnya.

"Sebab, hingga kini, belum nampak kajian akademis yang menyatakan bahwa pemberian penyertaan modal negara (PMN) berdampak langsung terhadap kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Jimmy melalui siaran pers akhir pekan.

Ia menilai BUMN diibaratkan perusahaan swasta yang harus dikelola profesional, sehingga tidak harus mengandalkan anggaran negara untuk mendongkrak kinerja bisnis.

"Kebutuhan pendanaan BUMN bisa dipenuhi dengan banyak cara, seperti penerbitan obligasi, go public, joint venture, right issue, dan lain-lain. Itu lebih cocok buat BUMN ketimbang mengharapkan tambahan dana PMN," papar dia.

Mantan Direktur Utama PT Sarinah (Persero) beralasan, BUMN di China dan Singapura berhasil mengkapitalisasi modal domestik dengan cara mengaktifkan partisipasi publik, selain dari bantuan pemerintah, termasuk melakukan kerja sama dengan partner asing yang berguna untuk meningkatkan kemampuan perseroan dan mendapatkan transfer teknologi.

"Jika direksinya bagus, bahkan tanpa mengandalkan PMN dari pemerintah. Apalagi saat ini belum ada kajian tentang dampak langsung PMN kepada rakyat. Jangan-jangan dampak PMN hanya untuk BUMN saja, tidak untuk publik," jelasnya.

Ia mengimbau agar pemerintah lebih fokus mengimplementasi peningkatan daya saing, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan produktivitas bangsa, apabila negara memiliki ruang fiskal yang cukup besar. Hal tersebut lebih efektif dalam menggerakkan perekonomian rakyat.

Ditempat terpisah pakar ekonomi Aditia Affandi menuturkan  "sungguh ironis Angkasa Pura I mengajukan Penanaman Modal Negara (PMN) di tengah tengah Dirutnya Tommy Soetomo masih menjadi TSK dan dicekal imigrasi".

"PMN bisa diberikan jika BUMN bisa membuktikan bahwa proyek-proyek yang dilaksanakan sebelumnya sudah selesai di audit oleh BPKP dan BPK.  Sampai saat ini BPK masih melakukan audit terkait dugaan korupsi berikutnya Tommy Soetomo dan kroninya pada proyek Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali sebesar 2,6T,"tambahnya

Jika terbukti bahwa Tommy Soetomo kembali terlibat korupsi pada proyek Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bali, maka perusahaan Plat merah ini tidak pantas diberikan PMN.. Angkasa Pura I jika dikelola dengan cara korupsi seperti yang di pastikan Tommy Soetomo dan kroninya lambat laun akan terlilit hutang tanpa jelas akan penyelesaianya. (Annes-02)