Headlines News :
Home » , » Publik Tolak Pengangkatan Johan Budi Deputi KPK

Publik Tolak Pengangkatan Johan Budi Deputi KPK

Written By Unknown on Senin, 13 Oktober 2014 | 11.38

RNews -  Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk Johan Budi sebagai Deputi Pencegahan KPK, untuk mengisi kekosongan tiga bulan karena ditinggalkan pejabat lama, ramai dikritik kalangan aktifis anti korupsi dan praktisi hukum.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqodas mengatakan, pimpinan KPK telah menunjuk Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo yang sementara juga masih menjabat sebagai juru bicara.

"Sementara dia akan merangkap," katanya kepada wartawan, Senin (13/10) di Kantor KPK Jalan HR Rasuna Said Kav C-1 Kuningan, Jakarta Selatan.

Junaidi praktisi hukum dari KAI menyesalkan penunjukan Johan Budi karena integritasnya diragukan dan pernah bermasalah dengan beberapa kasus. Hal yang sama disampaikan Raden Nuh, aktifis antikorupsi dari JAP (Jaringan Advokat Publik).



Raden mengatakan, Johan Budi pernah ikut terseret dalam dugaan suap terkait mantan Deputi Penindakan Ade Rahadja. Johan pernah pernah bersama Ade Rahardja melakukan kasak-kusuk melobi M Nazarudin agar mereka berdua diloloskan dalam seleksi uji kepatutan dan kelayakan.

Di samping itu, ditambahkan Raden. Johan Budi pernah melanggar kode etika KPK dengan kehadirannya sebagai salah satu pembicara pada diskusi panel dalam rangka hari pers nasional di pendopo kabupaten Bogor. Padahal, Bupati Bogor tercatat sebagai salah satu dari sekian banyak terduga pelaku korupsi proyek Hambalang. 

"Motif kesediaan Johan Budi menjadi pembicara pada diskusi hari pers di pendopo kabupeten Bogor itu perlu diusut. Juga terdengar informasi bahwa Johan Budi sedikitnya dua kali pernah berhubungan dengan Bupati Bogor Rahmat Yasin?" ungkap Raden di usai acara coffee morning di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (13/10).

Di samping itu, menurut catatan GebrakNews, Johan Budi patut diduga terlibat dalam pembocoran informasi rahasia KPK dan ikut merekayasa informasi dan opini sesat terkait dengan berbagai kasus korupsi yang diduga bermotif kriminalisasi, seperti pada kasus Lutfi Hassan Ishaaq (mantan Presiden PKS), Anas Urbaningrum (mantan Ketua Partai Demokrat) dan Rudi Rubiandini (mantan Kepala SKK Migas).

"Banyak indikasi kuat, Johan Budi terlibat dalam praktek mafia hukum di KPK dan kriminalisasi tokoh-tokoh Islam Indonesia oleh oknum pejabat KPK. Intinya, kami menolak Johan Budi yang diragukan integritasnya sebagai deputi pencegahan KPK," tegas Raden, yang juga mantan aktifis pergerakan mahasiswa awal tahun 1990an,

Juru Bicara KPK Johan Budi mengakui jika dirinya sudah mengikuti beberapa tahapan seleksi untuk posisi deputi pencegahan.

"Sejak dua bulan yang lalu dan pekan lalu Pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK. Menurut rencana baru Jumat pekan ini 

Mengenai siapa penggantinya, akan ditunjuk dan diumumkan langsung pimpinan pada hari Jumat besok       (Fahmi 99)
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Jumlah Pembaca

 
Support : Copyright © 2011. Realitas News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Realititas News