“Sehat dan tidaknya demokrasi itu kan ditandai dengan semakin kuatnya parlemen dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap Presiden,” ungkap Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA), Rusli Halim, dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2014).
Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, masyarakat dan kelompok civil society harus memperkuat DPR dalam peran check and balances dan jangan malah terjebak dalam dikotomi KMP dan KIH dan melemahkan salah satunya.
“KMP dan KIH itu sudah tutup buku ketika proses politik di Pilpres dan parlemen selesai, yang ada sekarang Presiden RI, DPR RI dan MPR RI, bukan Presiden KIH, DPR dan MPR KMP, logika yang terus mengaitkan itu logika politik sesat dan tidak cinta tanah air,” cetusnya.
Dia mencurigai adanya pihak asing yang sengaja membumbui perseteruan KMP dan KIH ini. Mereka lanjut Rusli, tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan kompak.
“Kita sudah ratusan tahun dijajah asing dengan memecah belah nusantara. Jangan lagi kita membuka pintu penjajahan itu dengan bayaran murah dan harus memecah belah anak bangsa dengan KMP dan KIH,” terang penggagas Kaukus Muda PAN ini.
“Jika Jokowi tulus membela rakyat jangan takut dijegal, apalagi merengek minta bantuan rakyat, karena pasti dibela dengan sendirinya, tapi jika membohongi rakyat, pasti dia sadar betul konsekuensinya,” timpalnya lagi.
Yang terpenting kata dia, ialah ini adalah momentum bagi Jokowi untuk memenuhi janji politiknya dalam membangun kabinet profesional dan tidak bagi-bagi kursi menteri kepada partai pendukung.
“Rakyat wajib menagih janji Jokowi. Jika bohongnya sudah keterlaluan, ya mau apa lagi, turunkan saja sebagai Presiden,” tutupnya.
(Fahmi 99)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !