DPR dan DPD RI Tolak Rencana Jual Pesawat Kepresidenan

RNews -  Para politisi yang tergabung  di dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menentang keras  pernyataan PDIP yang berencana penjualan pesawat kepresidenan yang baru saja dibeli oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, tanpa menjual pesawat pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran bersama DPR RI, lantaran ratusan miliar rupiah bisa dihemat  dalam kunjungan negara kepresidenan.

Demikian hal itu disampaikan juru bicara KMP Tantowi Yahya yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar  menanggapi rencana penjualan pesawat kepresidenan yang baru saja dibeli seharga Rp 864 miliar itu. Menurutnya, ada tiga manfaat Indonesia memiliki pesawat kepresidenan itu, yakni ada efisiensi anggaran, ada efisiensi waktu, dan efektifitas.

”Dengan mempunyai pesaawat pribadi, presiden tidak perlu transit di bandara ketika melakukan kunjungan. Berbeda dengan menggunakan pesawat komersial, bayangkan faktor transit berapa lama, sedangkan presiden waktunya terbatas, hanya 360 hari kerja. Selain itu keamanan lebih terjaga. Sebab, seluruh petugas intelijen, Paspampres dan polisi ber ada di pesawat yang sama,” urai Tantowi di gedung DPR RI, Kamis (4/9).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua juga menolak mentah-mentah usulan yang dilontarkan Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait tidak masuk akal. Saat itu Maruarar mengaku akan menemui presiden terpilih Joko Widodo  untuk mengusulkan menjual pesawat kepresidenan buatan Boeing itu.

”Jangan lagilah mereka (PDIP) menjual aset-aset negara, karena itu suatu kebiasaan yang buruk. Pesawat terbang itu aset negara dan jangan dijual. Pesawat kepresidenan merupakan salah satu kebanggaan negara. Pemerintahan Jokowi-JK, tidak bisa menjual pesawat kepresidenan hanya untuk menghemat anggaran negara,” terang Max.

Bukan hanya Tantowi dan Max, Ketua DPD RI Irman Gusman juga menolak rencana penjualan pesawat itu. Menurutnya tim transisi maupun tim sukses Jokowi berkonsentrasi kepada persoalan-persoalan kenegaraan seperti penyusunan APBN, penyusunan kabinet dan sebagainya. Sebaliknya, tidak memikirkan hal-hal yang mungkin belum saatnya dipersoalkan, seperti usulan penjualan pesawat kepresidenan.

”Saya kira, bukan saatnya kita bicara soal penjualan pesawat kepresidenan saat ini.  Lagipula, pesawat kepresidenan itu sangat dibutuhkan oleh presiden yang akan datang. Apalagi presiden seperti Jokowi kan sering blusukan, jadi, bagaimana mau blusukan kalau tidak punya alat transportasi yang memadai,” terang Irman.

Menurut Irman, dengan memiliki pesawat kepresidenan biaya transportasi presiden keliling Indonesia maupun ke luar negeri lebih efisien. Presiden tidak perlu menyewa pesawat kepada Garuda yang biayanya lebih mahal dibanding dengan mengunakan pesawat pribadi.

“Wajar saja kalau presiden menggunakan pesawat pribadi, dia kan mengelola anggaran 2000 triliun lebih. Sedangkan pengusaha yang mengelola 4 atau 5 triliun saja banyak yang mengunakan pesawat pribadi,” kata Irman.

Karena itu, jika PDIP memang menginginkan pesawat kepresidenan dijual,  pembahasannya jangan dilakukan sekarang.  ”Kalau negara membutuhkan biaya untuk menutupi devisit keuangan, mungkin bisa saja kita bicarakan masalah penjualan pesawat kepresidenan,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat  di DPR Nurhayati Alie Assegaf yang meminta PDIP jangan mengulangi kebiasaan lama seperti yang terjadi di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menjual aset Indosat atau kapal tanker VLCC Pertamina.

”Kebiasaan lama diulang-ulang menjual aset. Belum apa-apa sudah (bicara) menjual aset. Saya tak akan bicara inefisiensi atau tidak. Kalau dulu memerintah hobynya menjual aset, kata-kata seperti ini tak elok diucapkan," kata Nurhayati di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (3/9).

Ia juga meminta PDIP untuk menyadari posisinya saat ini yang akan memerintah dan tidak lagi membawa-bawa kebiasaan lama selama menjadi oposisi 10 tahun. ”PDIP sekarang’kan sudah akan memerintah, kebiasaan oposisi itu jangan terus dibawa-bawa. Belum apa-apa dan belum memerintah sudah nyuruh-nyuruh,” sindir Nurhayati.

Karena itu PDIP tegasnya seharusnya bisa menghargai pemerintahan yang sekarang dan kepada pemerintahan mendatang silahkan saja ambil kebijakan mereka sendiri.  ”Kita juga akan menghargai jika nanti (PDIP) memerintah, saya ingatkan sekarang Pak SBY masih memerintah. Yang jelas Pak SBY selalu menekankan efisiensi. Untuk kepentingan rakyat,” terang Nurhayati.

Ditambahkan, pesawat itu dibeli setelah melalui pertimbangan matang dari berbagai aspek, termasuk menghitung biaya operasional sebelum adanya pesawat dibandingkan dengan menggunakan pesawat sendiri. ”Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” pungkasnya.
(Fahmi 99)