Tata Ulang Kawasan Senayan

RNews - Segenap pejabat negara sepakat untuk menata kawasan perkantoran di Senayan. Hal ini sebagai langkah dalam rangka modernisasi parlemen. Namun, langkah ini harus juga mendapat dukungan dari pemerintah. Proses modernisasi ini harus digerakkan oleh pemimpin nasional.

Demikian salah satu kesimpulan dalam rapat konsultasi antara Pimpinan DPR, yang didampingi Pimpinan Komisi II dan Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga. Hadir pula Wakil Ketua MPR, Ketua DPD, Sekretaris Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (BLU-PPKGBK).

“Ini dalam rangka memodernisasi legislatif. Kami ingin yang mengambil modernisasi ini bukan hanya parlemen, karena pengguna kuasa dan perencanaan pembangunan masih pemerintah. Maka kami lebih setuju, pemerintah juga terlibat dalam masalah ini,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, usai rapat konsultasi, di ruang rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Selasa (10/02/15).

Politisi asal Dapil NTB ini menambahkan, Pemerintah sebagai eksekutif juga dilibatkan dalam proses modernisasi ini. Sehingga tidak terkesan DPR saja yang ingin membangun kejayaan sendiri, melainkan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga, ini nantinya bukan hanya menjadi concern dari DPR, MPR ataupun DPD, tapi juga Pemerintah.
“Kawasan ini adalah kawasan kebangggan Bangsa Indonesia, yang harus dilihat oleh anak-anak kita, yang datang ke sini melihat sebagai suatu kebanggaan. Di sinilah semua permasalahan bangsa Indonesia diselesaikan. Ini harus dimodernisasi, citra lama harus dihilangkan,” tambah Politisi F-PKS ini.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyatakan, kawasan yang ada di Parlemen ini akan ditata kembali agar lebih komprehensif. Termasuk Taman Ria, TVRI, termasuk Kemenpora, agar dapat menunjang peran, tugas dan fungsi dari Parlemen. Dalam rapat konsultasi itu disetujui, Gedung Kemenpora dapat digunakan oleh DPD, dan perlunya persiapan kantor Kemenpora yang baru di Kawasan Gelora Bung Karno.

“Kita ingin menata kawasan ini agar lebih baik. Kita menyiapkan berbagai fasilitas yang dapat mendukung tugas Parlemen, khususnya DPD. Selama ini DPD tidak memiliki tempat tersendiri, karena masih menumpang di Gedung MPR. Sehingga akan memanfaatkan Gedung Kantor Kemenpora, yang terletak di Kompleks Parlemen, untuk dapat digunakan dan difungsikan untuk tugas-tugas DPD,” jelas Politisi Gerindra ini.

Imbasnya, tambah Riza, tentu kantor Kemenpora harus dipindahkan. Jika kantor Kemenpora dipindahkan, akan tetap berada di Kompleks Gelora Bung Karno. Karena kawasan Gelora Bung Karno memang merupakan tugas dari Kemenpora dalam hal pemanfaatan dan pengelolaannya.

“Kemenpora juga tidak keberatan jika kantornya digunakan untuk kepentingan DPD, kita ingin pemindahannya tetap di kawasan Senayan. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden setuju, termasuk persiapan anggaran,” imbuh Politisi asal Dapil Jawa Barat III ini.