Budi Tumbal Mega Atau Perang Bintang?

RNEWS - Rumors marak beredar menyebutkan mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tunduk pada Komjen Pol Budi Gunawan, dinilai terlalu berlebihan dan tendensius. Kedekatan Budi Gunawan dengan Megawati tidak semata-mata hubungan mantan ajudan dengan mantan presiden, tetapi juga karena kiprah Budi Gunawan selama ini yang banyak membantu Megawati, Jokowi dan PDIP.

Budi Gunawan calon kapolri gagal dilantik karena terjerat ‘Rekening Gendut’ dan ditetapkan jadi tersangka di detik terakhir proses fit and proper test DPR. Penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Komjen Pol Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati pada tahun 2001-2004, saat Megawati menjabat wakil presiden dan presiden Republik Indonesia. Tidak sekedar jadi ajudan, Budi Gunawan disebutkan berperan penting dalam menentukan kebijakan PDIP dan mendapat kepercayaan penuh dalam mengkonsolidasi usaha PDIP dalam memenangkan pemilu dan pilpres 2004, terutama menggerakan anggota dan institusi polri untuk mendukung kemenangan PDIP dan Megawati.

Keterlibatan Budi Gunawan juga terjadi pada pemilu dan pilpres 2009 - 2014. Bahkan pada pemilu dan pilpres 2014, peran Budi Gunawan sangat sentral usai meninggalnya Taufik Keimas. Budi Gunawan banyak terlihat dalam acara-acara konsolidasi pemenangan PDIP dan Jokowi. Bahkan Budi Gunawan disebut-sebut terlibat dalam dugaan pembocoran soal pertanyaan debat capres Jokowi - Prabowo yang sempat menghebohkan itu. Ketika itu, Budi Gunawan disebutkan bertemu dengan Trimedya Panjaitan (politisi PDIP) dan Hadar Nafis Gumay (anggota KPU) untuk memperoleh bocoran pertanyaan debat capres. Luar biasa peran Budi Gunawan dalam mendukung PDIP dan Joko Widodo.


Ketika Jokowi jadi presiden, tak heran nama Budi Gunawan diajukan sebagai calon Kapolri pengganti Sutarman. Permasalahan timbul karena pengajuan Budi Gunawan sebagai calon kapolri itu dinilai terlalu cepat atau prematur mengingat Kaplolri Jenderal Polisi Sutarman baru akan pensiun 5 Oktober 2015 mendatang.

Persoalan makin runyam ketika KPK tanpa diduga mendadak menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Penetapan tersangka pada Budi Gunawan oleh KPK dituding masyarakat luas bermuatan politis dan pesanan. Apalagi DPR sudah hampir merampungkan proses uji kepatutan dan kelayakan. DPR ngotot meloloskan Budi Gunawan, sayangnya Presiden Jokowi menunda pelantikan Budi dengan menunjuk Komjel Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

Komisi III DPR memprotes penunjukan Badrodin selaku Plt Kapolri karena dinilai tidak ada dasar hukumnya. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara juga menyebutkan keputusan presiden itu keliru. Menurut Yusril, penunjukan Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Polemik seputar pengisian jabatan Kapolri semakin memanas dengan pencopotan Komjen Pol Suhardi Alius dari Kabareskrim. Suhardi dimutasi ke Lemhanas hanya sehari setelah Badrodin Haiti ditetapkan sebagai Plt Kapolri. Tak cukup sampai di situ, KPK telah menemui presiden guna membahas keputusan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka.

Sementara itu beredar kabar, Sutarman akan ditunjuk menjadi duta besar salah satu negara sahabat di Asean. Sebelumnya, Sutarman sempat disebutkan akan menggantikan posisi Marciano Norman sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Namun, hingga saat ini Sutarman belum dapat dikonfirmasi mengenai jabatan barunya itu.

Yang pasti sekarang KPK sedang mengebut menyelesaikan kasus korups, gratifikasi, transaksi tak wajar dan pencucian uang Budi Gunawan. Pejabat-pejabat mabes polri sudah mulai diperiksa KPK guna mendapatkan bukti tambahan. Pertanyaannya, apakah KPK serius menuntaskan kasus Budi Gunawan atau hanya sekedar memenuhi pesanan pihak tertentu terkait perebutan posisi Tribarata 1?


(Tbs)