Diotaki Hari Karyuliarto Jusuf Kalla KKN Di Pertamina

RNews - Beberapa waktu lalu akun twitter Trio Macan sempat mewartakan adanya pertemuan gelap antara Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan Jusuf Kalla, yang difasilitasi Hari Karyuliarto Direktur Gas Pertamina. Sayangnya Trio macan tidak tuntas memberi informasi secara lengkap.

Menurut LSM anti korupsi Migas Watch, pertemuan gelap Jusuf Kalla dan Karen Agustiawan itu, tidak semata-mata membahas peluang bisnis di Petral yang dapat dberikan Pertamina kepada JK dan kroni-kroninya, melainkan juga terkait dengan kerja sama antara Pertamina dan Bumi Sarana Migas (BSM), milik keluarga JK.

"Secara diam-diam Pertamina dan Jusuf Kalla telah menyepakati nota kesepahaman (MoU) tentang joint venture proyek pembangunan Land Base LNG Receiving Terminal Banten," ujar Wiliam Zai Kepala Divisi Advokasi dan Litigasi Migas Watch, kepada wartawan, Selasa 7 Oktober 2014 di Menteng Huis, Jakarta Pusat.

Wiliam menambahkan, MoU (nota kesepahaman) tersebut dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada Senin, 12 Mei 2014 lalu. MOU itu ditandatangani oleh Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M Afdhal Bahaudin dan Direktur Bumi Sarana Migas, Solihin Kalla (putra kandung Jusuf Kalla). Hari Karyuliarto Direktur Gas Pertamina bertindak sebagai inisiator dan guarrantor (penjamin) skema bisnis ini dapat direalisasikan.

Menjelang pergantian pemerintahan, Direksi Pertamina terutama Hari Karyuliarto yang berambisi menjadi direktur utama PT Pertamina, mencoba menanam jasa baik kepada Jusuf Kalla dan Solihin Kalla dengan segala cara, tidak peduli apakah cara itu merugikan negara atau melanggar hukum.

"Kedua belah pihak (Pertamina dan Bumi Sarana Migas) setuju membentuk 'working grup' yang mempunyai tugas antara lain menyusun skema bisnis, skema pendanaan proyek, studi pasar serta pengembangannya," ungkap Wiliam yang juga advokat pada JAP (Jaringan Avdokat Publik).

Selain itu, working grup juga melakukan analisa teknis dan operasi LNG Receiving terminal. Sedangkan pembiayaan proyek ditanggung bersama pihak Pertamina dan Bumi Sarana Migas.

Melalui MOU tersebut juga terungkap, Kedua belah pihak setuju membentuk working grup yang mempunyai tugas antara lain menyusun skema bisnis, skema pendanaan proyek, studi pasar serta pengembangannya.

Selain itu, working grup juga melakukan analisa teknis dan operasi LNG Receiving terminal. Sedangkan pembiayaan proyek ditanggung bersama pihak Pertamina dan Bumi Sarana Migas.

Nah berdasarkan MOU itulah, kemudian pihak Jusuf Kalla melalui Hari Karyuliarto meminta Karen untuk bertemu guna menindaklanjuti skema bisnis diajukan Jusuf Kalla tersebut. Namun Karen Agustiawan menolak skema Jusuf Kalla, dan memilih mundur.

"Jadi, tak bisa dibantah bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan bebas KKN. Belum resmi berkuasa, sudah menanam benih-benih KKN dan menjadi Mafia Migas baru di Republik Indonesia," pungkas Wiliam. 

(Fahmi 99)