Sarang Mafia Migas itu Bernama PETRAL

RNews -  Besaran subsidi bbm dalam RABN 2015 yang disampaikan Presiden SBY dalam pidato nota keuangannya  sebesar 363, 5 Triliun. Besaran subsidi  bbm ini berada di level 20 persen dari total anggaran APBN 2015 yang berada di kisaran 2000 Triliun. 
 
Presiden SBY dalam masa 10 tahun pemerintahannya menaikkan bbm beberapa kali antara lain 2005, 2008 dan 2012. Setiap kenaikkan selalu menggunakan dalil dan alasan yang sama yaitu tingginya besaran subsidi sehingga membebani APBN. Program dan skema alternatif yang menjadi perdebatan dan pro kontra   saat kenaikkan bbm antara lain pembangunan refinery (Kilang Baru), percepatan konversi energi dari bbm ke gas, optimalisasi program energi alternatif   seperti bio energi, energi panas bumi tidak pernah benar benar serius dilakukan.
 
Disatu sisi kebutuhan penggunaan bbm dalam negeri perhari mendekati 1,5 juta barel sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya berkisar di 800 ribu barel perhari. Ada selisih sekitar 700 barel, dan solusi satu satunya untuk menutupi selisih ini adalah dengan jalan import.
 
Petral adalah anak perusahaan Pertamina yang diberi tugas untuk mengimport bbm. Saham Petral 99.83% dimiliki oleh Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur utama Petral Nawazir sesuai dgn UU / CO Hongkong, Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri
 
Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak dilakukan melalui tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan cara pembelian langsung. Alasannya adalah ada jenis minyak tertentu yg tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka. Dari sinilah awal mula permainan dan pengaturan yang dikenal sebagai mafia migas.
 
Lewat jejaring kekuasaan yang sudah sangat mengakar sejak orde baru, para mafia migas ini berusaha untuk menghalang halangi pembangunan kilang baru untuk memproduksi sendiri minyak dalam negeri karena dengan mengimport, selisih keuntungan antara 3 sampai 10 dolar perbarel akan dikantongi. Selama 10 tahun SBY berkuasa tak ada satu kilang barupun yang dibuat, usulan 

Pertamina untuk pembangunan kilang baru tak pernah disetujui. Hebatnya lagi rencana Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membubarkan Petral, minimal memindahkan  Petral dari kedudukannya di Singapura ke Batam gagal total. Ini menunjukan betapa kuatnya jejaring kekuasaan para mafia migas ini.
 
Untuk itu menjadi tugas maha berat pemerintahan baru kedepan untuk membenahi persoalan pelik disektor migas ini sesuai janji dan komitmen politiknya memberantas mafia migas. Indikasi awalnya akan kelihatan dengan siapa yang dipilih menduduki kursi menteri ESDM .
( Muhammad Andnan dan Fahmi 99)