Ketakutan Jokowi Pada Pengusutan Korupsi BPMKS

RNews  -  Jam dinding antik di kamar tidur Joko Widodo (Jokowi)presiden terpilih Indonesia sudah menunjukan jarum jam pukul 11 malam,  telpon genggam tiba-tiba Jokowi berbunyi. Ternyata dari Fransiscus Xaverius Rudyatmo, walikota Surakarta yang biasa disapa Jokowi dengan    Pak Rudy atau Pak Kumis. "Pasti telpon penting," batin Jokowi, yang semula enggan meladeni panggilan telpon masuk pada hampir tengah malam itu. 

"Ada apa Pak Rudy?" tanya Jokowi penasaran. Tanpa basa basi Rudyatmo   langsung menyampaikan informasi penting yang seketika mengusir kantuk  dan rasa lelah Jokowi malam itu. Rudyatmo melaporkan dirinya sejak pagi    hingga menjelang magrib dipemeriksaan KPK sehubungan dengan    penyelidikan korupsi BPMKS (Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) tahun 2010/11, yang diduga telah merugikan negara Rp 13,9  miliar akibat tindak pidana korupsi bermodus penggelembungan jumlah  siswa penerima bantuan dari dana APBD Kota Surakarta itu.

Mendengar laporan singkat via telepon dari Rudyatmo bekas wakilnya itu,    sekujur tubuh Joko Widodo mendadak dingin dan lemas. Ia sama sekali tidak menyangka KPK akan serius selidiki korupsi yang pernah dilakukannya tahun 2010/2011.

Sesuai prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya, jika ada masalah hukum seperti ini, Jokowi harus segera menghubungi tim hukum yang  nantinya bertanggung jawab meneruskan informasi dan permasalahannya    kepada Hendropriyono, Luhut Panjaitan, Agus Widjojo, James Riady dan Tahir.  

Rencana solusi dan keputusan yang diputuskan para tokoh di Tim Begawan itulah yang      nanti akan disampaikan kepada Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK), Warih Sardono (Deputi Penindakan KPK), Johan Budi (mantan Jubir KPK) untuk dijalankan sebagaimana mestinya, atau diamankan KPK.

Selama dua tahun terakhir, mekanisme dan strategi seperti ini selalu berhasil bilamana ada korupsi Jokowi yang mulai terungkap. Pengamanan seperti ini kerap dilakukan dan diperkuat dengan pembentukan opini melalui media  massa yang menjadi main supporting Jokowi.

Dengan penguasaan dan pengendalian sekitar 80% media nasional, praktis  segala pemberitaan negatif tentang sosok dan perilaku Jokowi dapat ditutupi, dialihkan dengan merekayasa isu lain, diputarbalikan dan seterusnya, sehingga posisi politik dan hukum Jokowi selalu dapat diamankan, citra positip tentang Jokowi dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Jokowi segera menghubungi Andi Widjajanto untuk meminta saran bagaimana solusi terbaik agar kasus korupsi BPMKS yang sedang diusut KPK tidak Sampai menyeret dirinya. 

Andi Widjajanto, putra almarhum mayjen Theo  Sjafei itu mengusulkan agar  tim hukum segera dipanggil untuk bertemu berkumpul secepatnya di Rumah Transisi. 

Hingga menjelang pertemuan dengan tim hukum, Jokowi  makin merasa tidak tenang, dirinya sangat gelisah. Temuan penyidik KPK terkait korupsi BPMKS memambah daftar panjang kasus korupsi yang dapat menyeret Jokowi ke penjara. 

Sebelumnya sudah ada kasus korupsi Jokowi yang bergulir dan sudah masuk ke tahap keterlibatannya pada kasus korupsi itu, antara lain : Korupsi pengadaan BusWay Bus Reguler dan Bus Medium pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun 2013, merugikan negara Rp54 miliar, oleh kejaksaan agung yang sudah menetapkan delapan tersangka, termasuk tiga Direktur Utama dari tiga perusahaan pemenang lelang pengadaan busway itu. 

Penahanan Udar Pristono mantan Kadishub DKI Jakarta beberapa waktu  lalu makin menyebabkan Jokowi tidak bisa tenang, karena baik dirinya        maupun tim suksesnya tak dapat lagi mengendalikan Udar Pristono. Kesaksian Udar Pristono dipastikan akan makin memperkuat bukti keterlibatan Jokowi dan Michael Bimo Putranto dalam korupsi Bus Trans Jakarta itu.  (Bersambung)

Oleh Yudi S (private investigator)
(Fahmi 99)