PDIP : Jokowi Akan Dilengserkan KMP

RNews  -  Tudingan politisi DPR dari PDIP Masinton Pasaribu yang menuduh Koalisi pro-Prabowo Subianto atau Koalisi Merah Putih (KMP) memiliki rencana terselubung impeachment atau pelengseran presiden terpilih Jokowi dalam waktu dekat, ditanggapi Raden Nuh, pengamat hukum dan politik dari Jaringan Advokat Publik (JAP). 

Menurut Raden Nuh, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak perlu khawatir pada sinyalemen adanya rencana menggulingkan Jokowi setelah dilantik menjadi presiden. KIH sebaiknya lebih mengkhawatirkan rencana KMP mengambilalih (take over) pengendalian atas diri Jokowi dari tangan KIH.

"Konstitusi memberikan kekuasaan sangat besar kepada parlemen. DPR tidak saja berperan sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif (untuk bidang tertentu), melainkan juga berperan sebagai lembaga pemutus untuk jabatan-jabatan strategis negara," ujar Raden Nuh, 

usai acara diskusi bersama tokoh sesepuh masyarakat Jawa Barat, Tatto Soegiarta Pradjamanggala, Jumat (17/10/2014) di Jakarta Selatan.

Masington Pasaribu menuding KMP sebagai tiran parlemen dan akan menggulingkan Jokowi paling lama dalam waktu 1,5 tahun. 

“Mereka (koalisi pro-Praboo) itu tirani parlemen. Targetnya yang saya dengar dari mereka yang ikut koalisi, mereka mau 1,5 tahun impeachment. Niatnya sudah buruk. Bukan koalisi yang jalankan program pro-rakyat. Kalau ada kesan pro-rakyat, itu bungkusnya, 

tapi mereka mau pecat presiden yang dipilih secara demokratis,” ujar Masinton di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Masinton menjelaskan taktik untuk melakukan pelengseran terhadap Jokowi sudah dilakukan saat ini. Buktinya adalah dikuasainya DPR dan MPR. Kemudian pemilihan alat kelengkapan dewan serta pimpinan komisi pun diatur dengan voting melalui UU MD3 yang telah direvisi.

“Praktiknya sudah sistematis. Mereka desain UU MD3, semuanya di DPR dipilih berdasar paket. Besok ada paripurna dan besok itu krusial karena pembagian komisi-komisi serta kelengkapan dewan. Mereka tutup ruang musyawarah,” imbuh dia.

“Yang mereka tampakkan itu menang-menangan atau voting. Aku miris ketika saksikan pemilihan Ketua MPR. Ekspresi mereka itu kayak dendam karena bisa kalahkan kami,” tandas Ketua Umum Repdem itu.

Raden Nuh, mantan aktifis mahasiswa awal tahun 1990an itu menambahkan, tudingan KMP sebagai tiran parlemen oleh politisi KIH adalah seperti menepuk air di dulang, terkena ke muka sendiri.

 "Kubu Jokowi selama tiga tahun terakhir telah melakukan praktik tiran secara total dan sempurna, yakni tiran dalam hal opini publik. Mereka mengembangkan tirani opini secara total, sehingga menjadi seolah-olah pemilik tunggal kebenaran. Tirani opini publik itu merupakan hasil rekayasa dari seluruh pemberitaan media nasional pendukung kubu Jokowi, yang mengendalikan lebih dari 80% media nasional," ungkap Raden.

Mengenai jaminan kelangsungan kekuasaan Jokowi setelah dilantik menjadi Presiden, Raden memberikan analisa dan prediksi menarik. 

"KMP akan terbelah antara pendukung pemakzulan Jokowi dan pendukung kelangsung pemerintahan Jokowi. Partai Golkar, terutama faksi Ketua Umum Aburizal Bakrie akan menjadi kekuatan terbesar di KMP yang akan mati-matian mempertahankan Jokowi sebagai presiden. Faksi ARB tidak ingin Jokowi digulingkan, 

karena akan mengantarkan Wapres JK menjadi presiden. Jika Jusuf Kalla menjadi presiden, posisi ARB sebagai ketum Golkar dipastikan akan tergusur," jelas Raden. 

Ditambahkannya, Partai Golkar adalah partai yang tidak pernah ingin menjadi oposisi. Golkar selalu ingin berada dalam pemerintahan, termasuk dalam pemerintahan Jokowi. Meski demikian, untuk sementara ini Golkar berada di luar pemerintahaan, sambil mencari kesempatan terbaik menggusur PDIP dan KIH dari Kabinet Jokowi. Posisi politik Partai Golkar ini akan mengakibatkan KMP terbelah.

"Tidak hanya KMP yang terbelah, KIH dan PDIP pun juga akan terbelah. Yang terjadi nanti di parlemen adalah dinamika politik mencari format keseimbangan baru melalui pertarungan memperbutkan Jokowi dan lobi-lobi antar elit partai di parlemen. Pada saat itulah 'perang politik yang sesungguhnya' di mulai," jelasnya.

Politisi PDIP lainnya Rieke Diah Pitaloka menegaskan, apabila pemerintahan Jokowi-JK terus diganjal, maka rakyat akan bertindak.

“Kalau langkah di parlemen diganjal, maka saatnya bergabung dengan rakyat. Kita mau rakyat masuk untuk bangun fraksi balkon. 

Jadi ada 11 fraksi, satunya fraksi balkon,” tandas Rieke.        

(fahmi)