Prabowo-Hatta Dikhianati Zukifli Hasan dan Widhie JSI

RNEWS - Pengkhianatan selalu datang dari orang terdekat. Waspadailah musuhmu, hati-hati dengan temanmu. Hanya teman terdekatmu yang mengetahui persis di mana kelemahanmu dan saat yang tepat menikammu. 

Ungkapan tersebut di atas terjadi pada terjadi pada pasangan Prabowo - Hatta. Mereka dkhianati teman terdekat sendiri yakni Zulkifli Hasan, mantan sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), besan pendiri PAN Amien Rais dan tangan kanan Hatta Rajasa.

Pengkhianatan Zulkifli Hasan dilakukan tepat saat pemilu presiden 2014 lalu, berkolusi bersama Widhie Aswindi pemilik JSI - Jaringan Survei Indonesia.

"Wiedhi masuk kategori orang cepat memanfaatkan kesempatan yg ada. Sebelumnya wiedhi adalah staf di LSI. Setelah mencuri ilmu di LSI, ia keluar dari sana dan mendirikan JSI. Bukan hanya mencuri ilmu LSI, wiedhi juga mencuri klien yang pernah berhubungan dengan LSI," ujar salah seorang Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Minggu 21 September 2014 kemarin.

Petinggi PAN yang enggan dicantumkan namanya itu menambahkan, dengan modus penipuan yang dijalannyaknnya tak heran Jaringan Survey Indonesia (JSI) dalam waktu singkat telah memiliki kantor yang dibeli dengan harga Rp 6,5 miliar di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Rata-rata survei yg dilakukan JSI adalah pesanan sehingga hasilnya sangat diragukan dan menyesatkan. Kita blm lupa ttg survei palsu yg dlakukan JSI terhadap pasangan Prabowo-Hatta," ujar anggota DPR RI peridoe 2009-2014 itu.

JSI seolah-olah memenangkan pasangan Prabowo - Hatta, padahal hasil survei JSI ini penuh rekayasa dan penipuan data. Seharusnya Koalisi Merah Putih menuntut Wiedhi JSI dan memenjarakannya, karena sudahdi tipu mentah-mentah, apalagi ratusan miliar rupiah uang Koalisi Merah Putih sudah diserahkan ke JSI sebagai pembayaran biaya jasa survey.

Politisi PAN yang dulu dikenal dekat dengan Amien Rais ini menambahkan, besarnya biaya jasa survey JSI ini dikarenakan Wiedhi Aswindi selalu mengklaim mereka (JSI) mempunyai jaringan di seluruh Indonesia dengan ribuan tokoh dan mahasiwa yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. 

Dengan keahliannya menipu klien imbuhnya, banyak pejabat yang telah menjadi korban JSI. Wiedhi pintar menjual pengaruh dan nama beberapa pejabat tinggi yang dikenal cukup dekat dengan JSI, salah satunya adalah menteri kehutanan Zulkifli Hasan.

Bahkan dalam kasus penipuan terhadap pasangan Prabowo-Hatta, Zulkifli Hasan adalah pihak yang merekomendasi lembaga survey JSI kepada Koalisi Merah Putih (KMP). 

"Siapa yang tidak tahu bahwa jasa Zulkifli Hasan membawa JSI ke KMP tidak gratis. Zulkifli Hasan dikenal juga sebagai menteri korup di kalangan pengusaha kehutanan. Dia terkenal sebagai pemeras dan doyan suap oleh hampir smua orang yang punya kepentingan di Kemenhut," ungkap mantan Komisi III DPR ini.

Atas rekomendasi Zulkifli Hasan, lembaga survey JSI milik Wiedhi Aswindi dipakai oleh KMP, dan inilah salah satu penyebab utama kekalahan kekalahan Prabowo-Hatta. Tetapi menurutnya, lagi-lagi Wiedhie Aswindi dan JSI dapat lolos dan tidak dituntut pertanggungjawabannya oleh KMP karena keberhasilan Zulkifli Hasan mengalihkan kesalahan JSI - Wiedhi Aswindi ke pihak Presiden SBY, Istana dan Mahkamah Konstitusi.

Begitu piawainya Zulkifli Hasan membodohi pasangan Prabowo-Hatta dan Koalisi Merah Putih sehingga tidak menyadari bahwa JSI dan Wiedhi memiliki peran sangat besar dalam menggagalkan Prabowo - Hatta dalam pemilu presiden kemarin.

Zulkifli Hasan memang sengaja melakukan pengkhianatan dari dalam agar pasangan Prabowo-Hatta kalah dalam pemilu presiden karena ia memiliki agenda tersembunyi yaitu merebut posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dari tangan Hatta Rajasa.

Bahwa kekalahan Prabowo-Hatta terjadi salah satunya disebabkan sabotase Zulkifli Hasan di KMP, dalam rangka mewujudkan rencana Zulkifli Hasan yang berniat menjadi Ketum PAN. Sehingga jika Hatta Rajasa berhasil menang dalam pemilu presiden kemarin, Hatta yang masih memiliki keinginan untuk maju lagi dalam muktamar PAN mendatang akan menjadi batu sandungan Zulkifli Hasan mewujudkan rencanannya sebagai Ketum PAN pengganti Hatta.

Tidak hanya via Wiedhi dan JSI, Zulkifli Hasan yang sedang terjerat kasus suap alih fungsi hutan Sentul Bogor ini, juga sudah diketahui menahan pencairan dana  pemenangan pilpres Prabowo-Hatta sehingga membuat banyak program pemenangan KMP tidak berjalan alias mandek.

Dana pemenangan Prabowo-Hatta dan KMP sengaja ditahan pencairannya oleh Zulkifli Hasan dan jika ada yang dilaporkan telah dicairkan, sebagian besar adalah untuk pembiayaan program-program kampanye dan pemenangan fiktif.

Zulkifli Hasan dan Wiedhi Aswindi berkolusi dalam membuat program dan melaporkan seolah-olah prabowo-hatta menang di berbagai daerah dengan survei yang dilakukan Wiedhi dan JSI. Padahal, semua itu sebagian besar fiktif dan dana pemenangan Prabowo-Hatta dinikmati berdua oleh Zulhasan dan Wiedhi. 

Baru-baru ini mencuat informasi tentang dugaan korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yang dilakukan bersama Wiedhi Aswindi dalam kapasitannya selaku Direktur PT. Billy Indonesia

Gubernur Sultra Nur Alam melalui Wiedhi Aswindi dituding menerima gratifikasi dari Richcorp sebesar Rp 30 Miliar, terkait dengan konsesi dan izin pertambangan nikel. Jatam dan Walhi Sultra telah mengungkap persekongkolan Nur Alam dan Wiedhi Aswindi tersebut dan  melaporkannya ke Kejaksaan Tinggi Sultra serta KPK.

Masih menurut Ketua DPP PAN itu, sekarang kasus suap Rp 30 miliar untuk Gubernur Sultra Nur Alam oleh Richcorp yang diserahkan melalui Wiedhi Aswindi ini sedang  ditangani Kejaksaan Tinggi Sultra. Penuntasannya terkesan lamban karena diduga ada aliran suap yang diserahkan Nur Alam melalui Wiedhi untuk jaksa penyidik dan pimpinan Kejati Sultra.

Politisi PAN itu menambahkan, sebaiknya KPK turut melakukan supervisi terhadap penangangan kasus gratifikasi Nur Alam Gubernur Sultra yang ditangani penyidik Kejati, agar penuntasan kasus suap ini tidak terkatung-katung.

Wiedhie Aswindi juga diketahui sebagai broker pengurusan izin alih fungsi lahan hutan untuk konsesi pertambangan di Sultra. Kolusinya dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menjadikan Wiedhi seolah-olah menjadi menteri kehutanan bayangan di mana-mana terutama dalam pengurusan izin alih fungsi hutan dan sejenisnya di Kementerian Kehutanan RI. 

Pada Juli 2014 lalu, KPK menangkap tangan Bupati Bogor Rahmat Yasin dan Johan Jap Direktur PT Bukit Sentul yang sedang melakukan transaksi suap terkait izin alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Berdasarkan pengembangan penyidikan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan disebut terlibat dalam suap menyuap untuk izin menhut itu. Namun, entah kenapa KPK tidak menetapkan Menhut Zulkifli Hasan sebagai tersangka.