Jokowi Menaikan BBM Masihkah Pro Rakyat?

RNews - Terus-menerus diberitakan bahwa Jokowi ingin menarik Demokrat masuk dalam orbit politiknya. Jokowi menginginkan Demokrat memperkuat pemerintahannya. Itu nampaknya sangat sulit. Jokowi mengharapkan Demokrat tidak ikut dalam barisan oposisi 'MERAH PUTIH''.

SBY sudah 'nek' dengan Mega yang sudah memutuskan komunikasi, dan selama sepuluh tahun, Mega berada di luar pemerintahan SBY. Jadi dalam waktu dekat sulit, nampaknya akan ada rekonsiliasi antara Mega-SBY.

Jadi Jokowi harus mengambil resiko memikul tanggung jawab sebagai presiden yang terpilih, dan harus berani menghadapi situasi, tanpa mengaharapkan bantuan atau dukungan politik dari manapun. Sejak awal Jokowi sudah mengumandangkan dirinya, 'emoh' tokoh partai politik masuk dalam kabinetnya.

Sementara itu, tokoh Partai Demokrat mengatakan, "Tidak ada nego-nego," kata Qosasi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8).

Kosasih menambahkan, SBY telah menginstruksikan kadernya untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK. "Partai Demokrat setuju kalau Jokowi ingin menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak)," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, berulangkali dalam pertemuan antara SBY dengan Jokowi di Bali, dilansir oleh media 'begundal' Jokowi  disebut-sebut sebagai langkah Jokowi untuk menarik Demokrat dalam koalisinya. Sementara semua tokoh Demokrat, dari SBY, Syarif Hasan, dan sejumlah tokoh lainnya, sudah dengan jelas menegaskan sikapnya, berada di luar pemerintahan Jokowi.

SBY Menolak Permintaan Jokowi Menolak Kenaikan BBM

Dibagian lain, Presiden terpilih Jokowi mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bali kemarin. Ia mengakui dirinya meminta kepada Presiden SBY menaikan harga BBM secepatnya. "Memang secara khusus, saya meminta kepada presiden SBY untuk menekan defisit APBN dengan menaikkan harga BBM," kata Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).

Menurutnya, dalam pertemuan itu Jokowi menyampaikan pandangan-pandangannya soal permintaan kenaikan harga BBM saat ini, namum SBY menolak permintaan Jokowi untuk menaikan harga BBM pada pemerintahannya. "Beliau menyampaikan bahwa saat ini, kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan BBM. Kira-kira itu jawaban SBY," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, kondisi saat ini pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali hanya dengan menaikan harga BBM. Pasalnya postur APBN 2015 yang diajukan pemerintahan SBY-Boediono sangat tidak menunjang untuk menanggung beban subsidi. "Jangan sampai kita ini konsumtif, untuk membeli BBM, untuk membeli mobil, untuk mobil-mobil kita harus mulai merubah dari sebuah konsumsi, menjadi sebuah produksi itu saja," tandasnya.

Begitulah Jokowi yang sudah dikampanyekan oleh media-media pendukungnya, dan dikatakan sebagai merakyat, ternyata hanya akan menjadi 'penindas' rakyat.